Sejumlah persoalan luar negeri seperti pelaksanaan Pemilu, sengketa Ambalat, permasalahan Tenaga Kerja Indonesia dan peran Indonesia dalam politik internasional menjadi sorotan Komisi I DPR. Hal itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Yusron Ihza Mahendra (F-BPD), Guntur Sasono (F-PD) dan Sidarto Danusubroto (F-PDIP) di ruang rapat Komisi I, Senin (22/6). Anggota Komisi I dari F-PKS Almuzzami Yusuf dalam pertemuan itu menyoroti persoalan rendahnya tingkat partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri dalam Pemilu Legislatif 2009. Menurutnya rendahnya partisipasi tersebut harus menjadi catatan bagi pelaksanaan Pemilu selanjutnya terutama Pilpres yang akan berlangsung bulan depan. “Ini harus menjadi masukan dari Deplu (Departemen Luar Negeri) bagi Pansus RUU Pemilu,” katanya. Almuzzamil meminta supaya Deplu dapat memberi masukan terkait pelaksanaan hari pencoblosan. Dengan menentukan hari pemilihan diharapkan partisipasi masyarakat di luar negeri dapat meningkat. “Beri masukan hari yang paling cocok,” ujarnya seraya menambahkan bahwa hari libur di kawasan Timur Tengah jatuh pada hari Jum’at. Lebih jauh, ia juga meminta supaya Deplu memperhatikan kondisi TKI yang berada diluar negeri. Sementara itu, Joko Susilo (F-PAN) mendesak supaya ada koordinasi yang berjalan lebih baik diantara instansi pemerintah dalam mengatasi persoalan luar negeri. Menurutnya, dengan adanya koordinasi antar instansi maka kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. “Koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah sehingga yang terjadi bukan misi salah satu instansi tapi misi pemerintah,” kata Joko Susilo. Dalam penyelesaian persoalan luar negeri, ia juga menyoroti kemampuan diplomasi pemerintah saat ini. Menurutnya keandalan diplomasi dapat menjadi salah satu faktor tercapainya kepentingan nasional. “Keandalan diplomasi diharapkan dapat menjadi sesuatu yang memenangkan kepentingan kita di luar negeri,” ujarnya. Sementara itu Marcus Silano (F-PD) meminta supaya pemerintah segera memberi nama pulau-pulau terdepan di wilayah Indonesia. Ia menilai hal itu sangat penting mengingat masih banyak pulau-pulau terdepan di wilayah Indonesia yang belum diberi nama. “Kemudian didaftarkan ke internasional,” katanya. Sementara itu Hassan Wirajuda dihadapan Komisi I menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di luar negeri berjalan dengan tertib, aman dan demokratis serta sesuai aturan. Namun demikian menurutnya partisipasi masyarakat Indonesia di luar negeri dalam Pemilu masih rendah. “Pelaksanaan Pemilu pada hari kerja mengurangi minat WNI untuk datang ke TPS,” katanya. Lebih jauh, dalam menghadapi Pilpres yang berlangsung kurang dari sebulan lagi, Menlu sudah menginstruksikan kepada instansi terkait untuk memberi dukungan optimal. “Termasuk pemutakhiran data DPT Luar Negeri,” jelasnya. Selain itu, jajarannya juga melakukan koordinasi yang maksimal dengan KPU. Mengenai permasalahan Ambalat, Menlu menilai persengketaan antara Indonesia-Malaysia terletak pada penetapan landas kontinen. Menurutnya perselisihan dapat diselsaikan dengan melalui perundingan. “Dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang diambil melalui perundingan,” katanya. (bs)